Indonesia 2.0 Dalam Genggaman

Indonesia 2.0 Dalam Genggaman[i]

oleh: Ahmad Musthofa Haroen

Seiring kemajuan peradaban, kebutuhan primer manusia ternyata tidak cukup dilekatkan pada persoalan pangan, sandang, dan papan saja. Ada kebutuhan primer ke empat, yakni komunikasi. Komunikasi lah yang mengutuhkan kelayakan hidup manusia sebagai makhluk sosial dan individual. Dengan dan dalam komunikasi, dunia makna terbentuk, gagasan lahir, inspirasi muncul dan perubahan demi perubahan berlangsung.

Indonesia sendiri bisa dilihat sebagai dua perkara: kenyataan dan gagasan. Sebagai kenyataan, enam puluh empat tahun usia Indonesia ditandai dengan seribu satu persoalan yang merentang dari dimensi teritori, ekonomi, politik, hingga budaya. Sebagai sebuah gagasan, Indonesia adalah imaji tentang kesatuan yang memadukan sekian ragam kemajemukan dari Sabang sampai Merauke. Dalam dua hal itulah nasionalisme Indonesia berada dan berkembang. Karenanya, keberadaan Indonesia hanya mungkin sepanjang ia masih dipikirkan, dialami, dan dikerjakan secara bersama oleh masyarakatnya. Di sinilah peran komunikasi terasa penting. Komunikasi lebih dari sekadar tegur sapa antar warga, tetapi juga upaya merawat dan memuliakan Indonesia.

Sentralitas komunikasi itu terbukti dengan nasionalisme Indonesia yang–pinjam istilah Ben Anderson (Imagined Communities, 1983)–berupa nasionalisme cetak. Media massa berperan mengabarkan berbagai peristiwa publik sekaligus menyatukan cara berbahasa penduduk nusantara. Kini, nasionalisme Indonesia berada pada tahap pengembangan. Berbagai masalah akut seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, atau penindasan terhadap “orang kecil” di berbagai bidang antara lain disebabkan lemahnya kontrol dari warga. Selama ini, Indonesia lebih dikuasasi golongan elit, sehingga masyarakat tak memiliki akses untuk mengontrol dan berpartisipasi.

Tanpa mengesampingkan pentingnya industri piranti keras dan piranti lunak lainnya, perkembangan industri selular patut dicatat sebagai babak penting dalam sejarah Indonesia. Mengapa demikian? Alasan pertama, industri selular memperbaharui pola-pola komunikasi dan informasi yang terjadi di masyarakat. Problem jarak dan waktu yang ada dalam pola komunikasi tradisional telah dimudahkan dengan komunikasi selular. Patut diingat bahwa dalam sejarah peradaban manusia, revolusi di bidang komunikasi selalu berdampak pada revolusi di bidang kehidupan yang lebih luas. Alasan kedua adalah tingginya tingkat pelanggan selular di Indonesia. Merujuk data Wireless Intelligent, pengguna selular di Indonesia mencapai 116.144.392 orang[ii]. Ini hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia! Maklum, pada level konsumen, produk selular memang relatif lebih terjangkau. Kini, berbekal uang 300-an ribu saja, seseorang bisa memiliki telepon genggam dengan fasilitas internet. Tarif selular yang murah kian memudahkan orang untuk saling terhubung satu sama lain. Lebih-lebih, teknologi selular kini mengalami konvergensi. Tak hanya terbatas pada fasilitas panggilan, SMS dan MMS, namun sudah merambah ke dunia virtual. Aksesibilitas dan konvergensi lalu menjadi kunci untuk memahami dan mengelola kebutuhan manusia modern yang haus akan kecepatan dan mobilitas.

Sementara, data Internet World Stats menunjukkan, di kawasan Asia, sepanjang tahun 2009 Indonesia menempati ranking ke-5 pengguna internet terbanyak, yakni sekitar 25 juta orang[iii]. Padahal, tingkat kepemilikan komputer hanya 2,5 juta orang. Meski internet juga diakses lewat jasa warnet (Warung internet), namun bisa diasumsikan bahwa dari 25 juta orang itu, jumlah pengguna selular menyumbang jumlah yang tak sedikit[iv]. Yang mengejutkan, jauh dari perkiraan Internet World Stats, InMobi memprediksi jumlah pengguna internet selular di Indonesia pada akhir 2010 akan mencapai 146 juta orang[v].

Bagaimana melihat kaitan antara keindonesiaan dengan perkembangan industri selular? Saya terinspirasi oleh trisula sumpah pemuda 1928 dan mencoba melihat kaitan itu dari situ. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berakar pada tiga hal: tanah air, bangsa, dan bahasa. Tiga hal itu bisa dipakai sebagai rumusan untuk memahami sejumlah peristiwa mutakhir yang menyangkut jatuh-bangunnya kehidupan publik (res publica). Selain itu, rumusan tersebut amat fleksibel sehingga juga bisa dipakai untuk mengusahakan berbagai kemungkinan yang telah, tengah, dan akan dilakukan secara virtual. Demi kemudahan, sebut saja kombinasi ini sebagai proyek Indonesia 2.0.

* * *

Tanah Air: Keterpanggilan Warga Negara

12 juta pengguna facebook adalah jumlah yang sungguh tidak sedikit[vi]. Terbukti bahwa situs jejaring sosial ini membawa dampak yang sangat besar. Sepanjang tahun 2009, kasus-kasus yang mengoyak nurani publik banyak terbantu penyelesaiannya lewat dukungan yang digalang lewat facebook. Dua peristiwa yang paling mengguncang adalah Kriminalisasi KPK dan ketidakadilan yang dialami Prita Mulyasari.

“Gerakan 1.000.000 Facebookers dukung Chandra Hamzah dan Bibit S. Riyanto” yang dirintis Usman Yasin menembus cause sebanyak 1,5 juta orang[vii]. Tak pelak, moral support sebesar ini membuat berbagai pihak seperti kepolisian dan “istana” kelabakan. Lebih-lebih, sidang Mahkamah Konstitusi juga menyiarkan rekaman yang disadap dari perbincangan via telepon genggam antara oknum makelar kasus peradilan. Publik yang menyimak rekaman itu merasa dikhianati sehingga mobilisasi gerakan anti korupsi semakin menggelora. Belakangan, kasus ini merembet ke skandal Bank Century yang juga ramai dibahas di forum-forum virtual.

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari juga memicu kemarahan publik luas. Setelah dibebaskan dari tahanan, Prita dihukum Pengadilan Tinggi Banten untuk membayar denda Rp. 204 juta pada RS Omni Internatinal. Mobilisasi dukungan melalui email, blog, facebook dan Twitter menghasilkan dukungan yang sangat signifikan dan, bahkan, di luar dugaan. Gerakan “Koin Peduli Prita” berhasil mengumpulkan kurang lebih satu milyar rupiah. Jumlah ini memang lebih dari cukup, namun persoalannya tidak terletak pada nominal rupiah, namun pada besarnya kepedulian publik.

Baik kasus Prita maupun kriminalisasi KPK mengandung tiga pesan penting. Pertama, berkat perkembangan teknologi, people power bisa dilakukan secara virtual. Internet yang sering disebut dunia maya membawa dampak yang sangat nyata. People power terjadi manakala hak-hak warganegara dan keadilan di depan hukum dilecehkan oleh lembaga atau individu yang seharusnya memanggulnya sebagai amanat. Apa yang sering disebut sebagai gerakan sosial kini lebih mudah dikonsolidasikan lewat jejaring virtual. Kedua, teknologi memungkinkan  publik tidak lagi menjadi obyek-pasif dari berbagai dinamika kenegaraan. Ketiga, teknologi ternyata mendorong pejabat publik untuk bersedia berkomunikasi dengan publiknya. Ada banyak contoh. Misalnya, Presiden SBY dan  lembaga kepolisian di beberapa daerah yang menyediakan nomor khusus bagi pengaduan masyarakat lewat SMS. Contoh lain, nyaris seluruh lembaga publik merasa perlu untuk berkomunikasi dengan publik dengan membuat situs atau portal resmi. Sejumlah pejabat publik juga menjalin pertemanan maya dengan masyarakat luas melalui email, facebook, atau twitter.

Jika fenomena-fenomena tersebut dikaitkan dengan konsep yang ideal, maka bisa dikatakan bahwa kokohnya bangunan kenegaraan pertama-tama tidak ditentukan dari kepiawaian pejabat publik, namun keterlibatan warganegara yang tinggi. Itulah demokrasi. Dengan teknologi, Indonesia ke depan adalah negara dengan warga-negara yang tidak lagi berwatak obyek-pasif, namun subyek-aktif.

Selain poin tentang warga-negara, menarik juga untuk melihat peran teknologi dalam membangun kesadaran publik Indonesia sebagai warga-dunia. Fenomena #indonesia unite di twitter yang mengecam terorisme dan gerakan para blogger ketika terjadi ketegangan Indonesia-Malaysia adalah dua contoh yang menunjukkan bahwa kesadaran publik sebagai warga-dunia semakin menebal. Belum lagi jika disertakan sejumlah transaksi bisnis internasional, gerakan lingkungan hidup, promosi pariwisata dan lain-lain yang menggunakan internet sebagai medianya. Dalam kesadaran warga-dunia tersirat pesan penting bahwa lokalitas keindonesiaan mampu berbicara di hadapan dunia yang semakin mengglobal. Pada titik inilah teknologi selular ikut andil mengubah cara orang Indonesia memandang dunia dan cara dunia memandang Indonesia.

Bangsa: Membangun Identitas Bersama dan Kesetaraan

Jika dalam prinsip “tanah-air”, kesadaran akan negara adalah titik pusatnya, maka dalam prinsip kebangsaan, yang utama adalah identitas dan kesetaraan. Selama ini identitas kerap dikaitkan dengan konsep kedaerahan, kesukuan, agama, dan gender. Upaya membangun identitas bersama kerap diperkeruh dengan perbenturan antara konsep-konsep tersebut. Kerap pula dikatakan bahwa Indonesia adalah negeri multikultural sehingga prinsip kebangsaannya adalah bhineka tunggal ika. Dalam hemat saya, prinsip tersebut bukanlah hasil final yang baku dan beku, tapi proses yang terus-menerus dikomunikasikan.

Ada pengalaman menarik yang mungkin berguna untuk direnungkan. Saya pernah tinggal empat tahun di Guyangan, sebuah desa di pinggiran utara kabupaten Pati, Jawa Tengah. Guyangan adalah desa kecil yang diapit dua desa besar, yakni Sambilawang dan Geneng. Pemuda di dua desa ini sering tawuran gara-gara persoalan sepele yang khas anak muda desa seperti romantika pacaran atau “senggolan” saat ada dangdutan. Pertengkaran pemuda dua desa ini sungguh merisaukan karena kerap memakan korban jiwa. Guyangan yang terletak di tengah akhirnya ikut menanggung kerugian sebab sering dijadikan medan pertempuran.

Saking seringnya tawuran terjadi, perseteruan dua kampung ini lalu dimaklumkan sebagai “konflik abadi”. Akan tetapi, “konflik abadi” itu ternyata hanya berlangsung hingga setidaknya tahun 2005. Setelah itu, frekuensi tawuran menurun drastis. Padahal, dangdutan dan pacaran jalan terus. Lantas, kenapa ketegangan itu mereda? Saya mendapat jawabannnya dari bakul wedang kopi. “Piye leh, cah enom saiki cekelane HP. Wis gak kober tawur, go (bagaimana lagi, soalnya anak muda sekarang semua pegang telepon genggam. Jadi, sudah tidak sempat tawuran),” tuturnya dengan dialek khas Pati pesisiran.

Ujaran bakul wedang itu memang spontan, tapi sungguh-sungguh serius dan akurat. Dari sejumlah teman yang sering terlibat dalam tawuran, saya mendapat kesimpulan bahwa tawuran terjadi karena dua faktor. Pertama, minimnya komunikasi antar pemuda membuat identitas desa mengkristal dan menjadi bahan bakar pertengkaran. Kedua, bagi anak muda, tawuran adalah media untuk mengaktualisasikan diri.

Alhasil, sejak telepon genggam menjadi tren, para pemuda mulai mengenal dunia baru. Hanya dalam waktu sekejap, pertemanan tak lengkap jika tak dijalin lewat piranti selular, saling bertukar nomor, akun, hingga ringtones. Para pemuda di dua desa itu kini sudah saling menjalin komunikasi lewat sms atau panggilan (call) yang tarifnya terjangkau kantong. Selain itu, berbagai situs jejaring sosial kian membuka ruang aktualisasi-diri yang baru. Sekarang, tawuran telah digantikan tegur sapa dan kesepahaman. Peribahasa “tak kenal maka tak sayang” pun menemukan kebenaran dan akurasinya.

Apa yang bisa diabstraksikan dari pengalaman itu adalah sebagai berikut. Konflik identitas berakar dari ketiadaan dialog. Kesulitan melakukan dialog disebabkan adanya jarak psikologis, wilayah, waktu, atau kombinasi ketiganya. Dialog baru bisa terjadi jika ada mediasi. Di situ, identitas-identitas berhadapan bukan untuk saling dipertentangkan, tapi belajar untuk saling memahami. Dalam konteks yang lebih luas, berbagai konflik identitas yang terjadi di Indonesia antara lain disebabkan kurangnya kesediaan membangun komunikasi yang intim dan hangat. Dalam konteks seperti ini, konvergensi selular memainkan peran penting. Jurang pemisah antar daerah, antar suku, dan antar agama kini sangat bisa didekatkan melalui konvergensi dan aksesibilitas selular. Dua atau lebih pihak semakin mungkin untuk saling belajar dan memahami dari sumber-sumber informasi yang terkait.

Komunikasi selular juga mengandung potensi membangun kesetaraan. Dalam pola komunikasi lama, pergaulan bersama sering dipisah berdasarkan status dan kelas sosial. Lahirlah kesantunan artifisial alias kesantunan yang dibuat-buat atau pura-pura. Muncul pula hirarki sosial yang menempatkan tukang becak lebih rendah derajatnya daripada anggota DPR. Tapi, lagi-lagi, konvergensi dan aksesibilitas selular meluruhkan itu semua atau, setidaknya, mengurangi jarak sosial yang ada. Komunikasi dengan pola vertikal kian terganti komunikasi horizontal. Saya punya contoh. Bulan Oktober lalu, seorang petani bawang di kabupaten Magelang, Kang Kapit namanya, mengaku baru saja berteman dan berkomunikasi via facebook dengan anggota DPR RI yang ia contreng saat pemilu. “Enak, Mas, nek ana apa-apa bisa langsung wadul (Enak, Mas, kalau ada apa-apa bisa langsung protes),” katanya sambil menunjukkan layar telepon genggamnya. Pola komunikasi yang baru ini bisa terjadi lantaran dalam komunikasi selular terdapat dua kecenderungan yang khas, yakni keterbukaan dan tanpa basa-basi.

Pendek kata, dalam kebangsaan, kesetaraan penting artinya untuk mencegah elitisme yang bisa berujung pada tirani minoritas. Industri selular ikut berperan membangun Indonesia yang egaliter bukan Indonesia yang elitis.

Bahasa Indonesia dan Demokrasi Informasi

Dalam mengikat nasionalisme, tak ada yang lebih efektif daripada bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan nasional. Melalui bahasa Indonesia, segala yang menyangkut kehidupan bersama bisa dipahami, diwacanakan, dan dikerjakan secara bersama-sama pula. Berkah yang dinikmati dari industri selular adalah kian meluasnya penggunaan bahasa Indonesia. Memang, belum ada penelitian yang mengukur secara persis , misalnya, tingkat kecenderungan berbahasa dalam SMS. Dari pengalaman pribadi dan sejumlah rekan di berbagai daerah, saya punya kesimpulan sementara. Dibandingkan dengan bahasa daerah, Bahasa Indonesia lebih mudah dipakai sebagai bahasa dalam SMS. Dalam melakukan panggilan pun, kecuali pada orang-orang yang secara kultural sudah dekat, Bahasa Indonesia lebih nyaman untuk digunakan sebagai pengantar.

Memang, penggunaan bahasa Indonesia bukannya sepi masalah. Beberapa pengamat bahasa gelisah dengan kecenderungan menyerap bahasa asing dan menyingkat kata-kalimat secara serampangan. Misalnya saja, dalam bahasa SMS, cukup populer menggunakan istilah semacam “OTW” (On the way, sedang dalam perjalanan) atau “Titi DJ” (hati-hati di jalan). Buat para penggiat bahasa, kecenderungan ini mungkin meresahkan, namun mesti diingat pula, bahasa yang dominan dalam komunikasi selular adalah bahasa pergaulan yang ringan, bebas, dan datar. Selain itu, bahasa adalah soal kesepakatan bersama yang dibangun secara alamiah dan tanpa paksaan. Hal-hal semacam ini, toh, bukan hal baru dalam sejarah bahasa Indonesia.

Terkait dengan bahasa Indonesia, dengan pembahasan yang agak berbeda, adalah pesatnya arus informasi yang semakin berkembang dan tak terbendung. Jumlah berita dan informasi berbahasa Indonesia kian meningkat pesat. Kerja para jurnalis atau wartawan dewasa ini kian dimudahkan dengan piranti selular. Sebuah berita penting, dari bencana alam hingga perburuan teroris, bisa dilaporkan dengan segera. Sebuah teks dan gambar bisa segera dipublikasikan hanya dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi. Para pengguna internet selular bisa mengakses kecepatan-kecepatan itu sambil duduk-duduk di emper masjid, di bus kota, di pematang sawah, hingga di atas kloset. Tak sekadar mengkonsumsi, orang pun bisa segera menanggapi balik tiap-tiap informasi atau berita yang dibacanya.

Wajar, jika perkembangan teknologi selular, pada gilirannya memperluas dunia jurnalisme. Berkembang satu tren baru yang disebut jurnalisme warga (citizen journalism). Kini, wacana dan ruang jurnalisme warga mulai terbuka lebar. Jurnalisme warga penting artinya karena tidak setiap peristiwa yang bernilai publik bisa dijangkau oleh kerja jurnalis profesional. Jurnalisme warga merentang luas dari sisi verbal, audio, dan visual. Pokoknya, tiap kali menjumpai sebuah peristiwa yang layak untuk diketahui publik, anda berkesempatan menjadi jurnalis-warga—siapapun dan apapun latar belakang anda.  Di sinilah, industri selular ikut terlibat dalam proses literasi media yang berkaitan erat dengan demokrasi informasi.

* * *

Ada aspek lain yang tak kalah menarik dan sangat mendasar dari sumpah pemuda 1928, yaitu keberadaan pemuda itu sendiri. Sering dikatakan, pemuda adalah masa depan dan harapan bangsa. Pameo itu bukanlah romatisme ungkapan, namun realisme kelugasan. Sudah jelas bahwa masa depan adalah keniscyaan bagi generasi muda masa kini. Mungkin pemuda Yamin dan kawan-kawan belum membayangkan bahwa kaum muda yang hidup 80 tahun setelah sumpah itu digemakan hidup dan menghadapi zaman yang sama sekali berbeda.

Data dari InMobi menunjukkan sesuatu yang penting untuk dicermati. Pada semester pertama 2009,  53% dari total pengguna internet berbasis jaringan selular di Indonesia adalah mereka yang usia 18-27 tahun. Diperkirakan, pada tahun 2010 persentasenya akan meningkat menjadi 72% [viii]. Sementara jajak pendapat Kompas menyimpulkan bahwa tiga dari empat pemuda di perkotaan mengakses internet. Mereka adalah generasi baru yang berwatak optimis, pragmatis, dan apolitis. Watak optimis tercermin dari keyakinan memandang masa depan pribadi dan Indonesia. Watak pragmatis terlihat dari gairah individualitas dan selera. Sedang watak apolitis tercermin dari kejengahan terhadap—sehingga enggan bergabung dengan—tingkah politisi partai[ix]. Kini, jelaslah bahwa Indonesia 2.0 adalah Indonesia masa depan yang sedang dan akan terus dipikirkan, dialami, dan dikerjakan secara bersama terutama oleh generasi muda.

Bahwa teknologi komunikasi memengaruhi kehidupan, tak ada orang yang meragukan. Tapi jika tumbuh-kembang Indonesia dan nasionalisme diletakkan di bawah keunggulan teknologi, tentu banyak orang yang keberatan. Saat saya mendiskusikan isi tulisan ini dengan beberapa rekan muda, seorang diantaranya menyodorkan pertanyaan. “Jadi, kamu kira, pola pikir orang itu ditentukan perkembangan teknologi, ya? Itu marxis sekali, Bung. Seperti hukum bahwa alat produksi lah yang memengaruhi relasi nilai. Artinya, nasionalisme kita didikte teknologi, dong?!” Ujarnya berapi-api.

Saya lalu teringat Marshal McLuhan yang terkenal dengan teori medium is message itu (1994). Pandangannya tentang teknologi menarik untuk disimak. Lebih dari sekadar memudahkan dan menyelesaikan persoalan, teknologi adalah juga fitrah manusia. Hakikat teknologi adalah extension of man, semacam perpanjangan dari pikiran dan tindakan manusia. Komputer yang bekerja dengan bilangan biner adalah ekstensi dari akal manusia yang berpikir dialektis. Roda yang berputar adalah ekstensi dari kaki yang berjalan. Teknologi  SMS dan chatting tak banyak beda dengan tegur sapa biasa.

Kalaupun nasionalisme adalah proyek kebangsaan yang disengaja, ia tetap merupakan fitrah yang niscaya dalam cita-cita bersama manusia nusantara. “Jadi, Bung,” saya balik menanggapi, “kalau dulu orang muda teriak merdeka sambil mengepal, tiap upacara bendera kita hormat dengan tangan diangkat, apa yang aneh dengan seluler? Indonesia 2.0 dalam genggamanmu, Bung!”

---

[i] Naskah ini diikutsertakan dalam lomba karya tulis XL Award 2009

[ii] http://www.detikinet.com/read/2008/09/17/111659/1007664/328/pelanggan-selular-indonesia-terbesar-ke-6-di-dunia

[iii] www.internetworldstats.com/stats3.htm

[iv] http://www.antara.co.id/view/?i=1201768141&c=TEK&s=

[v] http://www.indonesiantower.com/content/pelanggan-muda-dominasi-internet-selular

[vi] http://www.checkfacebook.com/

[vii] Koran Tempo, 28 Desember 2009

[viii] http://www.indonesiantower.com/content/pelanggan-muda-dominasi-internet-selular

[ix] Kompas, 26 September 2009

Sarung…Foucault (I)

Pada sebuah malam, pukul setengah satu petang, saya dipaksa rasa lapar untuk ke warung Burjo. Dengan hanya ditemani titipan dari Pak Kelik, motor milik Baiquni, dan sepotong buku karya Foucault, saya meluncur ke sana.

Setelah lapar enyah, segera saya beringsut untuk cuci tangan. Tak disangka tak dinyana, Cecep sang pejaga warung menukas, “sudah sembuh, mas?” Saya sontak kaget. Setelah sekian lama sakit-sehatnya saya tak pernah diperhatikan orang (kecuali orang-orang di rumah), sapaan Cecep tentu mengagetkan. Lha wong rasa-rasanya, penyakit saja sudah ndak mau memperhatikan saya, je!
Saya cerna sebentar maksud celetukan Cecep. O alah, ternyata dia merasa ganjil dengan sarung yang saya kenakan. Saya langsung paham yang dia maksudkan. Hal yang sama seringkali terjadi ketika saya memakai sarung di tempat-tempat di mana orang jarang memakai sarung sebagai sebuah pakaian lazimnya celana biasa. Beberapa hari lalu misalnya, saya disentil seorang penjaga warung-nya bu Siti gara-gara bersarung. Ia, yang memanggil saya dengan nama Galijo itu, bertanya, “kowe sunatan maneh, le?”

Pada orang-orang seperti mereka itu, saya selalu mengiyakan pertanyaan yang disampaikan. Biasanya juga, saya sedapi dengan argumentasi bahwa sarung itu lebih demokratis, praktis, dan isis.

Dari peristiwa-peristiwa semacam itu saya jadi lebih nangkep bahwa busana bukan sekadar penutup aurat. Busana seperti deretan huruf yang mengundang makna bagi mereka yang membacanya. Sarung bagi Cecep dan pembantu Bu Siti langsung dikaitkan dengan khitanan.

Persis di titik ini, saat itu juga, saya mendapat kesegaran baru untuk membaca buku Sejarah Seksualitas karangan Foucault yang kebetulan tengah saya bawa. Jujur, buku ini sulit saya pahami, bahkan sekalipun (atau jangan-jangan karena) sudah diterjemahkan. Kurang lebih Foucault mempersoakan seksualitas sebagai sebuah tema yang selalu coba disingkirkan dalam perbincangan masyarakat modern namun ia selalu saja hadir. Seksualitas adalah kehadiran yang terselubung dan ada di mana-mana. Barangkali, ia tak lagi diungkapkan dalam tutur-menutur yang vulgar tapi terselip dalam hampir seluruh gerak dan hasil karya manusia.

Mengagumkan, Foucault jeli sekali mengomentari bentuk-bentuk arsitektural seperti penjara, asylum, rumah sakit hingga asrama, ruang kelas, dan bentuk meja-kursi anak sekolah dimana seksualitas terselip di situ.
Lebih jauh, Foucault hendak menyingkap hubungan-hubungan kuasa yang sulam-menyulam antara pengetahuan dan seksualitas. Yang menggelitik dan sulit saya lupakan adalah kesejajaran antara hasrat (desire) dan keinginan (will). Seorang peneliti atau ilmuwan yang terobsesi mengungkap kebenaran (“will to know” adalah juga “will to truth”) dan terus menerus bekerja untuk itu, sesungguhnya juga mengalami semacam “kenikmatan”. Berlebihankah jika dikatakan bahwa ketika Archimedes bersorak-teriak “eureka”, ia juga sedang mengalami semacam ejakulasi?

Jika Foucault cerita soal seksualitas dalam latar Eropa abad 17, 18, dan 19, saya ingin mengobrolkan sarung saja dalam kaitannya dengan endapan-endapan kuasa–yang juga sering dikebaskan dari obrolan demi alasan susila.

Sarung pernah menjadi simbol perlawanan diam-diam. Ketika kolonial belanda memperkenalkan aneka khasanah kebudayaannya ke nusantara, celana adalah “artefak” yang ikut serta. Para Kyai, saya lupa siapa saja namanya, sempat mengharamkan celana (jadi, haram itu bukan melulu soal apa saja yang masuk perut via mulut). Celana itu, dalam keteguhan pikir para kyai dulu, punya kafir londo. Dan dengan satu argument hadits, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, orang yang meniru-rupa suatu kelompok maka ia menjadi bagian dari kelompok itu, bim salabim, dalam satu gebukan saja, haramlah celana. Dari kisah ini, kita bisa menelan pemahaman betapa busana adalah juga piranti buat menunjukkan daulat dan martabat. Lebih-lebih sarung adalah karya cipta yang asli nusantara, mungkin rumpun melayu lah tanah lahirnya.

Kang Said Aqil Siraj dari Cirebon yang juga doktor, punya tesis menarik mengapa kyai-kyai punya banyak keturunan. Kata Kang Said, sarung adalah salah satu faktor pendorongnya. Sarung adalah juga satu bagian dari paket busana yang dikenalkan walisongo yang keturunan Jawa. Paket busana itu terdiri dari kopyah yang disalin dari bahasa arab khufyah. Artinya, samar. Moralnya, sejenius apapun kemampuan otak seseorang, ia mesti rendah diri, tak pamer-pamer. Di badan ada baju koko, wa libasuhu al taqwa. Nah, untuk teritori pusar ke bawah, seseorang mesti sarungan. Sarungan digubah dari bahasa arab Syar’an. Artinya, hidup musti bersyari’at. Terakhir, telapak kaki pakai bakiak, singkatan dari al baqa’ wal yaqin, yakni mantap mengakar membumi.

Setahu saya juga, hingga setidaknya era Kepresidenan Soekarno, beberapa anggota parlemen dan para politisi biasa memakai sarung sebagai busana resmi. Jika sempat, tiliklah poto-poto dokumentasi dari masa lampau itu…Saya jadi ingat Haji Agoes Salim dan Jahja Datoek Kajo, dua tokoh Volksraad yang ngotot berwicara dengan bahasa Indonesia di Parlemen padahal ia belum lagi menjadi bahasa pergaulan politik…saya kira, sarung yang dikenakan para politisi dan orang parlemen di era Bung Karno, antara lain, juga dalam dorongan semangat yang kurang lebih sepadan dengan kengototan Agoes Salim dan Datok Kajo itu.

Hingga ketika kealpaan sejarah datang, saya tak tahu sejak kapan dan kenapa sarung dilokalisasi dari ruang-ruang umum. Sarung kini seolah hanya dilumrahkan di musala, masjid, pesantren, tempat tidur, dan bagi bocah yang lagi khitanan. Ada semacam keterpaksaan untuk menerima kenyataan seperti itu. Tiba-tiba saja, seperti ada kekuatan yang entah dari mana datangnya, yang memaksa saya untuk memaklumkan ujar tanya Cecep dan Staf warungnya Bu Siti, sekalipun itu tak lebih sekadar anekdot insidental alias “dagelan ndadak”.
Nah, saya termasuk orang yang tak percaya pada universalitas kebendaan. Universalitas nilai-nilai, oke lah. Bagi saya yang ada sekarang ini adalah globalisasi yang punya daya desak luar biasa pada perkara-perkara lokal (Shit, any such term to say?). Penyeragaman tidak otomatis penertiban, tapi justru penggusuran. Betapa, misalnya, merk atau brand sangat memerkosa akal budi dan daulat terhadap diri sendiri?

Saya tak tahu. Yang saya tahu, seperti nasib seksualitas di Eropa yang sejak jaman Victoria dipinggirkan dari perbincangan, sarung juga hanya dibolehkan hidup di garis pinggir. Yang demikian ini membuat saya, tak bisa tidak, terus menerus mengamini Pram, bahwa bangsa ini maunya hanya makan saja, tak mau berproduksi. Sekarang lebih banyak orang yang rakus, ketimbang kreatif. Hanya kenal budaya makan, dan tidak kenal budaya tanam. Maka, ketika produksi dan konsumsi tidak seimbang, lahirlah korupsi.

Lihatlah, Tuan, bukankah kami sudah melakukan korupsi sejak dalam pikiran?