Tulisan sederhana ini berangkat dari rasa hormat dan takzim sepenuhnya pada Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Hanya dengan menyebut atau mendengar nama ketiga begawan ini saja, perasaan segera bergetar. Getaran yang secara aneh diombang-ambingkan antara kebanggaan dan kesedihan, juga kedekatan dan keberjarakan. Bangga lantaran UGM ‘pernah’ menjadi milieu ketiga begawan itu, namun juga sedih mengingat betapa sulitnya menemukan posisi mereka secara tepat di lingkungan dan ingatan warga UGM hari ini. Ketiganya terasa dekat sebab ‘ada’ di Bulaksumur, namun sekaligus berjarak karena saya sering merasa kesasar, bahkan hanya untuk sekadar mengenangnya di lingkungan mahasiswa.

Rasa hormat dan takzim itu, dengan sendirinya, menjadi apresiasi pada ikhtiar A. Nasih Luthfi, Amien Thohari, dan Tarli Nugroho yang mewujud dalam buku Pemikiran Agraria Bulaksumur; Telaah Awal atas Pemikiran  Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Bagi saya, dari sudut pandang mahasiswa, karya ini mesti diapresiasi sekurang-kurangnya karena tiga alasan.

Pertama, selama ini istilah Mazhab Bulaksumur masih terlihat remang. Keremangan itu boleh jadi berasal dari dua arah sekaligus. Lentera yang meneranginya terlalu redup, sementara pandangan semakin rabun. Ketimbang bertungkus lumus mengaji ulang gagasan para Begawan Bulaksumur, mahasiswa sudah (di)sibuk(kan) merayakan banyak aktivitas tanpa aktivisme, menjalani laku kuliah yang kurang akademis, atau larut dalam konsumerisme yang mendangkalkan produktivitas

Kedua, dalam pergaulan sehari-hari, latar belakang jurusan atau disiplin ilmu cenderung mengendap bukan sebagai laku epistemik, namun mengental menjadi identitas semu yang dengannya gengsi mahasiswa ikut ditentukan. Pernyataan ini bisa ditemukan secara kolosal, misalnya, dalam riuh rendah suasana upacara penerimaan mahasiswa baru di Lapangan Grha Sabha Pramana saban tahun. Barangkali, lantaran miskin refleksi atas disiplin ilmu yang dipelajari, pendekatan transdisipliner sebagaimana diteladankan para begawan Bulaksumur adalah wilayah yang mengalami defisit perhatian.

Ketiga, mulai nampak gejala pergeseran orientasi dalam tempurung otak mahasiswa UGM. KKN adalah contoh yang bagus untuk itu. Iseng-iseng, saya mencari tahu tanggapan warga dari beberapa desa di Yogyakarta yang kebetulan ditempati KKN dari mahasiswa UGM dan Mahasiswa perguruan tinggi lain. Salah satu komentar komparatif yang muncul dari seorang warga Sidoagung , Godean berikut ini mungkin laik disimak, “Mas-mas KKN sing saged guyub nggih sing asale tiyang ndesa (sambil menyebut nama sebuah PT), mbok menawi sakniki sing saking UGM saking kutha sedaya.” (Mahasiswa KKN yang bisa cair bergaul ya mereka yang asalnya dari desa [sambil menyebut nama sebuah PT), mungkin sekarang ini mahasiswa UGM dari kota semua).

Bagi saya, ujaran ini, sekalipun bernada sovinis, tetap mengandung abstraksi empiris. Tentu saja, buru-buru melakukan generalisasi ialah tindakan keliru, namun setidaknya dengan mencermati diskusi mahasiswa UGM di sejumlah forum virtual segera muncul kesan banyak mahasiswa memandang KKN sebagai beban dan kesia-siaan. Daftar gejala pergeseran orientasi ini bisa diperpanjang dan diperluas sampai level kurikulum, keseharian mahasiswa, hingga kebijakan universitas. Walaupun sebatas gejala, tapi itu cukup untuk menantang mentah-mentah visi mendiang Koesnadi Hardjasoemantri (1926-2007), peletak batu pertama KKN, yang membanggakan sebutan Universitas Ndesa untuk UGM. Buku ini merekam kembali intensi Pak Koesnadi mengenai orientasi UGM, misalnya, “itu (kampus ndesa) sebenarnya bukan ejekan, melainkan sebuah penghargaan yang membanggakan (hlm, 226)…. Yang penting dalam KKN adalah bukan programnya, melainkan interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat. Akan susah jika para mahasiswa, yang merupakan calon pemimpin, tidak mengenal rakyatnya (hlm 225).”

Lebih-lebih, misi menjadi World Class Research University –kalaupun memang perlu—bukanlah hal yang benar-benar mendesak. Jauh lebih penting, menghidupkan ruh kerakyatan, orientasi ndesa, sebagai jangkar untuk melangkah ke depan.  Karena itu, buku ini tentu saja menjadi bagian penting dalam memugar kembali khittah kerakyatan yang sudah lama tersemat di pundak UGM.

Mencari Terang Jalan Mazhab Bulaksumur

Pertengahan November 1990, dalam sebuah seminar di Universitas Kebangsaan Malaysia, Kuntowijoyo (1943-2005) mengeluhkan sejarah kesarjanaan di Indonesia selalu berjalan terputus-putus, lupa untuk “mengakumulasikan” dirinya.[1] Sebagai akibatnya, sejarah kesarjanaan di negeri ini nyaris tak memiliki tradisi. Anehnya, kita menderita kerugian yang justru terus menerus dipelihara. Upaya susah payah untuk merintis bangunan kesarjanaan Indonesia sering runtuh seiring dengan kepergian sang tokoh. Setelah itu, kembali ke titik nol lagi. Merintis lagi. Ambruk lagi. Merintis lagi. Ambruk lagi. Dan seterusnya.

Sikap intelektual semacam itu tentu berlawanan dengan kemapanan tradisi keilmuan di negeri-negeri asing yang menyadari tradisi keilmuan dalam sanad atau mata rantai yang sinambung dengan pendahulunya. Dengan mudah, misalnya, kita bisa menelusuri akar—atau setidaknya jejak-jejak hubungan—Mazhab Frankfurt yang menancap dalam tradisi Kantian dan Hegelian. Atau misal lain ialah kisah teori-teori politik Harold Laswell yang banyak dipakai sebagai pijakan oleh sarjana-sarjana sesudahnya baik untuk disempurnakan atau digubah sedemikian rupa.

Setiap teori, betapapun abstraknya, tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia mengakar dalam lokus atau partikularitas tertentu. Manakala sebuah abstraksi teoritis dibawa berpindah ke seberang benua, sering dijumpai kesulitan untuk menerjemahkan dan menerapkannya dalam lokus dan partikularitas lain. Ini, misalnya, tercermin pada tahun 1976 saat Leonard Binder mengingatkan seorang petugas belajar dari Leknas bahwa ia boleh tinggal lima-enam tahun untuk meraih Ph.D, tapi mesti diingat ilmu-ilmu sosial di Amerika Serikat umumnya sesuai dengan masyarakat borjuis, sehingga belum tentu cocok dengan kenyataan masyarakat Indonesia. Terpulang pada sang petugas belajar untuk berlama-lama di AS atau mengambil ilmu secukupnya saja dan lekas pulang ke Indonesia.[2]

Maka, sebagai pembaca, saya tertarik untuk mendiskusikan isi buku ini dengan meminjam kelugasan judulnya: Pemikiran Agraria Bulaksumur; Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Nuansa semantiknya ialah suguhan akan sesuatu yang utuh-luas namun terbatas. Mengandaikan dan menegaskan bahwa Pemikiran Agraria Bulaksumur memang benar-benar sebentuk bangunan pemikiran yang ada dan nyata, hanya saja, lantaran bersifat awalan, cukuplah kali ini didekati melalui tiga begawan terkemuka.Terus terang, judul selugas ini bagi mahasiswa seperti saya terdengar seperti janji yang menyenangkan.

Setidaknya, bagi saya, judul itu seakan membisiki dua janji:

Janji pertama, “kamu tak perlu terlalu bersusah payah mengumpulkan serakan dokumen dan buku untuk berkenalan dengan tiga begawan, cukup baca buku ini. Selanjutnya terserah kamu.”

Buku ini berangkat dari keprihatinan akan miskinnya kajian pemikiran sarjana Indonesia oleh sarjana Indonesia sendiri. Selain lantaran hanya sedikit sarjana Indonesia yang berusaha membangun pemikirannya sendiri, kemiskinan kajian tersebut disebabkan ketiadaan peer-group di dunia kesarjanaan Indonesia. Sebab berikutnya adalah buruknya perpustakaan dan lembaga arsip di Indonesia, juga alasan bahwa tradisi riset di Indonesia masih didominasi riset terapan yang pada gilirannya tidak mempertanyakan ada-tidaknya kelemahan kerangka teori yang dipakai.

Siapapun yang membaca buku ini segera menangkap bahwa empat sebab tersebut disingkirkan jauh-jauh dalam proses kreatif tim penulis. Ketiga penulis buku yang tentu saja sarjana asli Indonesia ini mengulas pemikiran tiga begawan secara “ideologis”, kaya akan data, dan kritis. Kata ideologis di sini dipakai untuk menekankan kesepahaman dan  optimisme para penulis akan tujuan etis-normatif pemikiran dari tiga begawan. Lalu, data primer dan sekunder yang dihadirkan tak hanya padu, namun relatif lengkap, sehingga detail informasi dan analisis berharga banyak bertaburan dari halaman ke halaman. Sedang kata kritis mengacu pada upaya para penulis untuk memproblematisasi pemikiran ketiga begawan dalam historisitas disiplin ilmu masing-masing.

Dan saya senang mengetahui, misalnya, mengapa Pak Sartono menggagas dan mengerjakan secara serius pendekatan multidisipliner. Pendekatan itu ternyata berhubungan dengan ketajaman “politik pengetahuan” yang diturunkan dari etika ilmu untuk menghindari jeratan kekuasaan rezim Orde Baru.[3] Cerita mengenai Claude Levi-Strauss yang acap mengutip Karya Pak Masri (Kinship, Descent, and Alliance among the Karo Batak, 1966) dalam ceramah kuliahnya di Perancis juga mengagetkan.[4] Lalu, dalam ulasan pemikiran Pak Mubyarto, saya menjadi mengerti mengapa dan bagaimana “Polemik Ekonomi Pancasila” yang dimulai sejak akhir 1980 hingga sepanjang tahun 1981, sebuah polemik intelektual yang dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia belum tertandingi sampai hari ini.

Pendek kata, dengan membaca buku ini, siapapun—terlebih bagi mahasiswa pemula—akan segera mengenal peta kontestasi pemikiran keilmuan dan pengaruh konteks politik Indonesia yang disana baik Pak Sartono, Pak Masri, dan Pak Mubyarto terlibat di ranah teoritis sekaligus praksis.

Dengan demikian, janji pertama dari judul buku ini lunas sudah.

Janji kedua, kira-kira berbunyi, “bangunan Pemikiran Agraria Bulaksumur bisa dibaca di sini?” Janji yang kedua ini tentu lebih menarik lantaran berada dalam bayang-bayang Mazhab Bulaksumur yang sampai hari ini masih serupa bayangan.

Dalam pengantar ditanyakan, bagaimana bisa pemikiran ketiga begawan itu dijadikan bahan pemikiran Kajian Agraria, terutama jika yang dimaksud kajian utama dalam agraria adalah usaha-usaha yang dilakukan Sajogyo, Sediono M.P. Tjondronegoro, atau Gunawan Wiradi? Pertanyaan itu lantas dijawab bahwa studi agraria mencakup sub-sub persoalan, seperti sejarah agraria, kemiskinan pedesaan, reforma agraria, serta pembangunan pedesaan. Pada wilayah-wilayah itu, pemikiran ketiga begawan memiliki jejak panjang dan sumbangan epistemik yang penting bagi studi agraria di Indonesia. Ini tentu saja pernyataan kesarjanaan yang tepat.

Namun demikian, dalam hemat saya, buku ini lebih menekankan upaya penulisan biografi pemikiran ketimbang memusatkan perhatian pada kajian agraria. Andai judul buku ini diabaikan, kajian agraria akan dianggap sebagai salah satu bagian dari sketsa pemikiran ketiga begawan. Dengan kata lain, sebagai tiga serangkai biografi pemikiran, tentu saja buku ini berhasil, namun begitu ditarik secara spesifik dalam sub bab studi agraria, penjelasan dan analisisnya tak sekaya sub bab lainnya. Kajian agraria lebih tampil sebagai sebuah wilayah irisan. Sesuatu yang dalam hemat saya bisa juga dilihat di wilayah kajian selain kajian agraria.

Mestinya problem ini bisa dituntaskan kalau saja buku ini ditutup dengan tulisan epilog yang serancak tulisan pengantarnya. Saya membayangkan irisan-irisan ketiga begawan itu bisa dirumuskan dalam sejumlah postulat, entah itu menyangkut kajian agraria, atau sukur-sukur, saran-saran yang menjadi pertimbangan agar apa yang disebut Mazhab Bulaksumur menemukan wujud formatifnya. Bukan lagi bayangan yang membayang-bayangi.

Kalaupun itu disebut kekurangan, maka kekurangan itu tentu bukan semacam privelegiatum yang hanya dimiliki Mas Nashih, Mas Amien, dan Mas Tarli. Mestinya, anda juga.

Sekian. Semoga bermanfaat.

——-

Judul buku              : Pemikiran Agraria Bulaksumur; Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto.

Penulis                     : A. Nashih Lutfi, Amien Tohari, dan Tarli Nugroho

Penerbit                   : STPN Press, Jogjakarta dan Sajogyo Institute, Bogor

Cetakan                   : I, 2010

Halaman                 : xii + 325 halaman

 “Kami ingin membuka suatu dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia, suatu dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti kami tidak pakai cara-cara kekerasan.”

Filep Karma[i]

I

Awal November 2012, beberapa kali ponsel saya bergetar. Sejumlah terusan pesan pendek “tak bertuan” itu membuat saya gemetar. Salah satunya berbunyi, “Anak Papua kalau memang ingin merdeka, akan kami sayat.”

Menyusul kemudian, “Kpd org2 Papua di masing2 Asrama di Yogya. Menjelang peringatan 1 Desember 2011, akan ada penggeledahan, penggrebekan, penyiksaan dan penangkapan masal di semua asrama Papua.”

Ada pula sms pemberitahuan mengenai pengibaran bendera Bintang Fajar-Bintang Kejora di seluruh pelosok Papua pada 1 Desember 2011. Di Lapangan Teselowai, pengibaran akan dilakukan secara massal. Deklarasi kemerdekaan akan dikukuhkan kembali. Akan terjadi pertumpahan darah. Mulai 26 November transportasi darat, udara dan laut akan dilumpuhkan. Putra-Putri Papua diseru untuk menyelamatkan nyawa karena penyisiran akan dilakukan di mana-mana.

Saya menanyakan asal-usul sms-sms ini pada sejumlah teman Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Mereka belum bisa memastikan dari mana sms-sms gelap itu berasal. Jauh-jauh hari, para pegiat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta kerap berbagi cerita ihwal ancaman, teror, dan intimidasi yang sering terjadi, terutama melalui sms. Kegiatan mereka juga kerap dibuntuti dan diintai orang-orang tak dikenal. Saya membatin, sms-sms gelap menjelang 1 Desember itu akan dengan mudah menyebar kepanikan dan, karenanya, memperburuk keadaan. Wacana Papua-Indonesia kian keruh.

Papua punya sejarah yang panjang. Ia sangat luas secara kewilayahan, begitu beragam secara kebudayaan, dan sangat melimpah dalam hal sumber daya alam. Mengenali Papua dengan mengandalkan stereotip tidak hanya menyederhanakan masalah, tapi juga memperkeruh suasana.

Ini yang terjadi pada 3 Mei 2010. Mahasiswa yang juga bobotoh Persib Bandung itu bernama Dzulkiflry Imadul Bilad. Ia kesal karena Persib tak bisa mengalahkan Persipura Port Numbay.  Melalui status Facebook ia berolok-olok, “Dasar orang Papua, bisanya tarkam, pake otot bukan pake otak maen bolanya, ga sekolah, bodo2 semua, udah item idup lai. Sialan lu Papua!”

Status Bilad itu tersebar dan berbuntut panjang. Sehari kemudian, muncul ratusan kecaman padanya. Bilad pun meminta maaf. Namun, dua minggu berselang, Ikatan Mahasiswa Papua Bandung menggelar aksi protes di depan gedung ITB. Sekitar 100 mahasiswa Papua itu meminta ITB memberhentikan Bilad. Dalam aksi itu, sejumlah poster menyebar pesan yang sangat tegas. Antara lain, Rasisme Terhadap Orang Papua = Melanggar HAM orang Papua; Tidak Ada Perbedaan Diantara Kita, Kita Satu RI; Selama Anak-Anak Kandung Pertiwi Masih Rasis, Selama Itu Pula Bumi Pertiwi Indonesia Berjalan di Tempat”.[ii]

Saya tidak bermaksud memojokkan Bilad. Faktanya, ia tidak sendirian. Ia hanya satu dari sekian banyak manusia yang memandang rendah papua. Jika kita memeriksa sejumlah diskusi di forum-forum internet, banyak diskusi masih menempatkan Papua dan orang Papua dengan stereotip yang menyesatkan. Sebagai orang yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan Jawa, saya mesti mengakui bahwa banyak orang masih merayakan pandangan atas Papua secara rasialis. Seolah orang-orang Papua bukan manusia seutuhnya. Bagi sebagian orang, Rasialisme ini justru menjadi pembenar atas superioritas Jawa lebih di atas Papua.

II

Kerajaan Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Hanya saja, Papua masih dalam kendali administrasi Kerajaan Belanda. Sekelompok elit Papua sedang dipersiapkan untuk bisa menyusun kedaulatan orang-orang Papua sendiri. Kerajaan Belanda bakal mengakui kedaulatan Papua pada tahun 1970. Ternyata tak perlu waktu lama. Pada 1 Desember 1961, Papua Raad, lembaga yang didanai Kerajaan Belanda, menyatakan Papua sudah siap berdiri sendiri sebagai sebuah negara berdaulat. Bendera nasional baru telah siap dikibarkan: Bintang Kejora.[iii]

Di Yogyakarta, kabar itu membuat Presiden Soekarno berang. Bung Karno bersikeras dengan pendirian bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Ia menyebar pesan politik bahwa Kerajaan Belanda hendak menjadikan papua sebagai negara boneka. 19 Desember 1961, Soekarno menitahkan penyerbuan Papua. Awal 1962, pasukan Indonesia mulai menyusup ke Papua. Menurut cerita Andreas Harsono, ini menciptakan gelombang pengungsi ke Papua New Guinea. Tak lama berselang, Pemerintah Amerika Serikat ikut campur tangan. Singkat cerita, setelah bernegosiasi, Indonesia dan Belanda bermufakat menggelar referendum di bawah otoritas PBB melalui Untea (United Nation Temporary Excecutive Authority). Referendum yang berlangsung 14 Juli-2 Agustus 1969  itu dikenal dengan sebutan Pepera, Penentuan Pendapat Rakyat.

Bagi orang Papua yang hingga kini masih kukuh memperjuangkan kedaulatan Papua, Pepera tak lain ialah hasil rekayasa antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pepera hanya melibatkan 1025 pemilih dari delapan kota: Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-fak, Sorong, Manokwari, Biak dan Port Numbay. 1025 orang ini dikumpulkan, ditentukan, dan diatur oleh pemerintah Indonesia melalui kekuatan militer. Alhasil, 100 persen memilih Indonesia. Pepera menjadi jalan mulus agenda nasionalisasi Sabang sampai Merauke.

16 Agustus 1969, Presiden Soeharto, dalam pidatonya di depan sidang MPR, menjanjikan otonomi untuk Papua. “Saat ini, dengan selesainya Pepera,” kata Soeharto, “kita semua telah menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh rakyat Indonesia yang berdiam di wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke, merupakan suatu keluarga bangsa yang tak dapat dipisahkan lagi, Bangsa Indonesia. Tetapi Pepera bukan tujuan akhir kita .… Masalah yang paling penting adalah pembangunan daerah Irian Barat secara serentak … Irian Barat pun segera akan menerima kedudukannya sebagai Daerah Tingkat I dengan otonomi yang riil dan luas.”[iv]

Namun, kenyataan dan fakta berbicara lain. Alih-alih mempercepat pemerataan pembangunan dan penyediaan otonomi di papua, sejarah Orde Baru di Papua lebih banyak diisi dengan sejarah kekerasan. Semua protes dijawab dengan represi militer. Termasuk pula represi terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak 1970-an. Kekerasan terhadap rakyat Papua ini mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.

Pada masa Reformasi, lahir UU No. 21/2001 tentang otonomi khusus. UU ini lahir sebagai hasil dari pertarungan politik dalam Dialog Nasional 1999. Melalui sebuah tim yang bernama Tim 100, tuntutan kemerdekaan Papua disampaikan pada Presiden B.J. Habibie. Mereka meminta referendum. Habibie menolak dan, sebagai gantinya, Habibie menjanjikan Otonomi Khusus untuk Papua—janji yang serupa dengan janji Soeharto tiga puluh tahun sebelumnya. UU ini pada akhirnya terbit pada masa pemerintahan Presiden Megawati.

Dalam pelaksanaan, Otonomi Khusus menemui banyak ganjalan. Banyak kasus terkait penyalahgunaan dana, keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dianggap kurang representatif, kekerasan yang masih terus berlangsung, kriminalisasi aktivis-aktivis pro-kemerdekaan Papua, problem antara pendatang -penduduk asli Papua, dan, belakangan, pemekaran daerah yang tergesa-gesa.

Riset yang dilakukan Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan ada empat isu yang menjadi sumber konflik berkepanjangan selama ini. Empat isu itu ialah: (1) Sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI, status politik dan identitas politik orang Papua, (2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (3) kegagalan pembangunan di Papua, (4) inkonesistensi kebijakan Otonomi Khusus dan marjinalisasi orang asli Papua.[v]

Secara skematik, temuan Tim Lipi tersebut tergambar dalam tabel berikut.

Tanpa mengesampingkan kompleksitas permasalahan, saya sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa semua masalah di Papua menandakan masalah besar: kegagalan dialog. Sebagaimana telah diurai secara singkat di atas, kegagalan dialog merupakan sesuatu yang sangat tipikal dalam detail-detail permasalahan antara Papua dan Indonesia.

Tahun 2008, Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua M. Thaha Alhamid menyebut frasa “merebus batu”. Frasa ini dipakai di berbagai forum di Jakarta untuk menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat Papua pada kesungguhan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan dialog antara Jakarta dan Papua. Di satu sisi, frasa ini memang menyuarakan nada pesimis, tapi di sisi lain juga merupakan tantangan bagi pihak-pihak yang ingin memutus siklus konflik Papua.

Pandangan ihwal kegagalan dialog ini pula yang secara kuat diyakini Bambang Darmono. Seperti diketahui bersama, ia ditunjuk Presiden untuk mengepalai Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UPK4B). 27 November 2011, bersama sembilan belas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan fasilitasi Tempo Institute, saya berkesempatan berdialog dengan Purnawirawan yang banyak dipuji atas reputasinya saat menjadi wakil Indonesia dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Sejumlah pihak menjulukinya Jenderal Bersenjata Kata.

“Julukan itu agak berlebihan,” katanya, “namun saya memang percaya pada kekuatan dialog, bukan senjata! Itu yang saya lakukan di Aceh.” Ia memasang target. Tahun 2014 nanti, ketika masa tugasnya berakhir, ia harus mampu meletakkan landasan kuat bagi keberlanjutan pembangunan untuk mencapai otonomi khusus. Ia menjanjikan dua pendekatan yang akan mewarnai kerjanya dalam bertugas. Pertama ialah pendekatan sosial ekonomi dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan publik  di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan infrastruktur dasar. Kedua adalah, “Pendekatan sosial politik dan budaya dengan membangun komunikasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dalam semua hal.”

Terus terang, dialog dengan Bambang Darmono malam itu cukup berkesan dan melegakan. Tapi kelegaan itu tak berlangsung lama. Sehari berselang,  tersiar kabar kematian Charlie Wilson Takimai, mahasiswa BSI Jakarta. Teman-teman dekat Wilson menganggap kematiannya tak wajar. Jenazahnya dipindahkan dari  Rumah Sakit Tebet ke Rumah Sakit St. Carolus tanpa diotopsi lebih dulu. Sebelum meninggal, bersama teman-temannya, Wilson Sempat mengadu ke Komnas HAM perihal penggerebekan di rumah yang ia tinggali bersama kawan-kawannya di tebet. Penggerebekan yang terjadi pada 11 November 2011 itu diduga dilakukan oleh oknum aparat . [vi]

III

Penelitian panjang yang dilakukan Tim LIPI membuahkan empat poin rekomendasi yang disebut dengan Papua Road Map: rekognisi, paradigma baru pembangunan, dialog, dan rekonsiliasi serta pengadilan HAM . Roadmap ini tak bisa dilakukan dengan jalan pintas dan mesti melibatkan banyak pihak. Kata kunci yang penting dalam mewujudkan rekomendasi dari Papua Roadmap adalah keterlibatan semua pihak.

Salah satu asumsi yang selama ini salah kaprah adalah peletakan aktor elitis sebagai kelompok yang sanggup menentukan segala-galanya. Aktor elitis itu bisa saja birokrat di Jakarta, kelompok militer, maupun kelompok elit Papua sendiri. Keterlibatan masa akar rumput, yakni penduduk Papua sendiri menjadi amat penting. Merekalah orang-orang yang paling berhak berbicara soal Papua lantaran mereka pula yang mengalami keseharian dan kenyataan hidup di Papua.

Di sinilah falsafah klasik “lebih baik menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan” menemukan relevansinya. Dan itulah yang dilakukan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAME). SKP-KAME menginisiasi sebuah program bertajuk SORAK, kepanjangan dari Suara Orang Kampung. Menurut Pelaksana Tugas Harry Woersok, nama Sorak sekaligus juga berarti ‘berseru’ atau ‘berteriak’. SORAK ialah satu media bagi para warga kampung di wilayah selatan Papua (Merauke, Mappi, dan Boven Digul) untuk mewartakan kehidupan sehari-hari mereka. “termasuk masalah-masalah, pengharapan-pengharapan, juga  ‘pandangan dunia’ mereka.”

Salah satu gagasan dasar yang melatari SORAK ialah fakta bahwa suara warga jelata sering dinafikan di media pemberitaan arus utama. Dalam Sorak, informasi yang dilaporkan berasal dari para warga sendiri, yang kebanyakan tinggal di kampung-kampung. Para pewarta warga (citizen reporters) itu mengirimkan laporan lewat kurir, pos biasa, dan memanfaatkan teknologi layanan pesan singkat (SMS) melalui telepon genggam. Sorak ingin menjadi bagian dari sistem pemantauan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) warga Papua di bagian selatan.

Dari ratusan informasi yang masuk setiap bulan, Tim SKP-KAME mengelolannya dalam suatu sistem pangkalan data. SKP-KAME kemudian mengolah informasi yang masuk melalui penerbitan buletin SORAK 12 halaman dan publikasi melalui blogsite internet (http://blog.insist.or.id/sorak ). Jika buletin diperuntukkan untuk warga lokal, publikasi internet ditujukan untuk publik di luar Papua. Blogsite SORAK ini bisa dibaca dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris.

Dalam dua penerbitan cetak perdananya (No.1, Agustus 2011 dan No.2, September 2011), SKP-KAME menerima tak kurang dari 53 laporan berita dan 30 komentar dari 18 kampung yang tersebar di 10 distrik. Artinya, ini merupakan satu pertanda baik bahwa banyak warga kampung di wilayah papua Selatan cukup bersemangat menyampaikan berbagai persoalan keseharian hidup yang mereka hadapi. 

Bagaimana dengan cakupan isu yang dilaporkan warga? Tiga isu teratas yang dilaporkan warga adalah: 33,9 % melaporkan soal pelayanan umum, 30,1% soal mata pencaharian 18,8 % soal fasilitas atau prasarana. Dari tiga isu teratas ini, kita tahu bahwa kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat merupakan perhatian utama penduduk. Isu yang belum banyak dilaporkan warga adalah yang berkaitan dengan pangan, kesehatan, perumahan, dan keagamaan (masing-masing sekitar 3.0%). Isu energi sama sekali belum ada laporan. Gambarannya bisa dilihat dalam grafik. 

Yang menarik, latar belakang para pewarta warga ini juga beragam. Sebagian besar (65,4%) adalah warga biasa (petani, nelayan, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga). Disusul kemudian adalah petugas resmi gereja (sebanyak 19,2%), selanjutnya adalah pegawai negeri (guru sekolah dan aparat pemerintahan kampung, sebanyak 15,4%). Hanya saja, dari segi gender, masih ada tantangan yang perlu dijawab. Pewarta warga SORAK masih didominasi kaum laki-laki (78,9%). Baru  26,1% saja pewarta warga yang berjenis kelamin perempuan. Pendek kata, angka-angka ini bagaimanapun menandakan sesuatu yang sangat bermakna bagi apa yang disebut “keterlibatan”.

Tim SKP-KAME secara rutin mendatangi kampung-kampung di Merauke, Mappi, dan Boven Digul untuk menyebar kesadaran pentingnya jurnalisme warga. Warta yang dilaporkan berformat sangat sederhana, namun mengena. Salah satu contoh adalah laporan dari Alexius Gebze, Warga Dusun Yatom, Distrik Semangga, Merauke.

Gebze melaporkan, “Harga pasir di Kampung Waninggap Nanggo 1 ret Rp 150.000 s/d 200.000. Kami mau, harga pasir ini coba 1 ret Rp 500.000 kah? Kami sudah pernah bicara dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan pengusaha pasir untuk harga ini, tapi tidak ada kesepakatan. Kami juga mau ini ditetapkan dalam Peraturan Kampung, tapi sampai sekarang Peraturan Kampung itu juga belum dibuat. Kalau seperti ini kami rasa rugi.”

Laporan lain dari Nikolaus Renggam. Ia adalah  Kaur Pemerintahan di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Merauke. Dalam laporannya tertanggal 7 Desember 2011, ia melaporkan, “Kami biasa terima RASKIN setiap 3 bulan sekali, tapi dalam tahun 2011 sampai bulan Desember ini, RASKIN belum pernah sampai ke kampung kami. Padahal, sebelumnya RASKIN selalu sampai di kampung. Saya tidak mengerti apa penyebabnya sehingga RASKIN tidak sampai ke kampung?

Membaca satu persatu laporan warga tersebut, saya sangat yakin bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi yang tepat dan mudah bisa menjadi katalisator dialog yang konstruktif. Suara-suara yang tampil dalam SORAK adalah suara dari kenyataan dan keseharian. Dalam politik dan demokrasi, itulah yang disebut aspirasi.

Ikhitiar SKP-KAME dan warga di  Merauke, Mappi, dan Boven Digul itu menggemakan pesan berharga. Dialog yang konstruktif bisa diakselerasi mulai dari bawah, dari suara orang-orang kampung, dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi, betapapun masih terbatas. Begitu banyak laporan dari pewarta warga di Sorak itu menunjukkan bahwa warga Papua memang merindukan komunikasi yang sehat. “Kitorang tidak merebus batu, to.”