Menuju Terang Mazhab Bulaksumur

 

Tulisan sederhana ini berangkat dari rasa hormat dan takzim sepenuhnya pada Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Hanya dengan menyebut atau mendengar nama ketiga begawan ini saja, perasaan segera bergetar. Getaran yang secara aneh diombang-ambingkan antara kebanggaan dan kesedihan, juga kedekatan dan keberjarakan. Bangga lantaran UGM ‘pernah’ menjadi milieu ketiga begawan itu, namun juga sedih mengingat betapa sulitnya menemukan posisi mereka secara tepat di lingkungan dan ingatan warga UGM hari ini. Ketiganya terasa dekat sebab ‘ada’ di Bulaksumur, namun sekaligus berjarak karena saya sering merasa kesasar, bahkan hanya untuk sekadar mengenangnya di lingkungan mahasiswa.

Rasa hormat dan takzim itu, dengan sendirinya, menjadi apresiasi pada ikhtiar A. Nasih Luthfi, Amien Thohari, dan Tarli Nugroho yang mewujud dalam buku Pemikiran Agraria Bulaksumur; Telaah Awal atas Pemikiran  Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Bagi saya, dari sudut pandang mahasiswa, karya ini mesti diapresiasi sekurang-kurangnya karena tiga alasan.

Pertama, selama ini istilah Mazhab Bulaksumur masih terlihat remang. Keremangan itu boleh jadi berasal dari dua arah sekaligus. Lentera yang meneranginya terlalu redup, sementara pandangan semakin rabun. Ketimbang bertungkus lumus mengaji ulang gagasan para Begawan Bulaksumur, mahasiswa sudah (di)sibuk(kan) merayakan banyak aktivitas tanpa aktivisme, menjalani laku kuliah yang kurang akademis, atau larut dalam konsumerisme yang mendangkalkan produktivitas

Kedua, dalam pergaulan sehari-hari, latar belakang jurusan atau disiplin ilmu cenderung mengendap bukan sebagai laku epistemik, namun mengental menjadi identitas semu yang dengannya gengsi mahasiswa ikut ditentukan. Pernyataan ini bisa ditemukan secara kolosal, misalnya, dalam riuh rendah suasana upacara penerimaan mahasiswa baru di Lapangan Grha Sabha Pramana saban tahun. Barangkali, lantaran miskin refleksi atas disiplin ilmu yang dipelajari, pendekatan transdisipliner sebagaimana diteladankan para begawan Bulaksumur adalah wilayah yang mengalami defisit perhatian.

Ketiga, mulai nampak gejala pergeseran orientasi dalam tempurung otak mahasiswa UGM. KKN adalah contoh yang bagus untuk itu. Iseng-iseng, saya mencari tahu tanggapan warga dari beberapa desa di Yogyakarta yang kebetulan ditempati KKN dari mahasiswa UGM dan Mahasiswa perguruan tinggi lain. Salah satu komentar komparatif yang muncul dari seorang warga Sidoagung , Godean berikut ini mungkin laik disimak, “Mas-mas KKN sing saged guyub nggih sing asale tiyang ndesa (sambil menyebut nama sebuah PT), mbok menawi sakniki sing saking UGM saking kutha sedaya.” (Mahasiswa KKN yang bisa cair bergaul ya mereka yang asalnya dari desa [sambil menyebut nama sebuah PT), mungkin sekarang ini mahasiswa UGM dari kota semua).

Bagi saya, ujaran ini, sekalipun bernada sovinis, tetap mengandung abstraksi empiris. Tentu saja, buru-buru melakukan generalisasi ialah tindakan keliru, namun setidaknya dengan mencermati diskusi mahasiswa UGM di sejumlah forum virtual segera muncul kesan banyak mahasiswa memandang KKN sebagai beban dan kesia-siaan. Daftar gejala pergeseran orientasi ini bisa diperpanjang dan diperluas sampai level kurikulum, keseharian mahasiswa, hingga kebijakan universitas. Walaupun sebatas gejala, tapi itu cukup untuk menantang mentah-mentah visi mendiang Koesnadi Hardjasoemantri (1926-2007), peletak batu pertama KKN, yang membanggakan sebutan Universitas Ndesa untuk UGM. Buku ini merekam kembali intensi Pak Koesnadi mengenai orientasi UGM, misalnya, “itu (kampus ndesa) sebenarnya bukan ejekan, melainkan sebuah penghargaan yang membanggakan (hlm, 226)…. Yang penting dalam KKN adalah bukan programnya, melainkan interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat. Akan susah jika para mahasiswa, yang merupakan calon pemimpin, tidak mengenal rakyatnya (hlm 225).”

Lebih-lebih, misi menjadi World Class Research University –kalaupun memang perlu—bukanlah hal yang benar-benar mendesak. Jauh lebih penting, menghidupkan ruh kerakyatan, orientasi ndesa, sebagai jangkar untuk melangkah ke depan.  Karena itu, buku ini tentu saja menjadi bagian penting dalam memugar kembali khittah kerakyatan yang sudah lama tersemat di pundak UGM.

Mencari Terang Jalan Mazhab Bulaksumur

Pertengahan November 1990, dalam sebuah seminar di Universitas Kebangsaan Malaysia, Kuntowijoyo (1943-2005) mengeluhkan sejarah kesarjanaan di Indonesia selalu berjalan terputus-putus, lupa untuk “mengakumulasikan” dirinya.[1] Sebagai akibatnya, sejarah kesarjanaan di negeri ini nyaris tak memiliki tradisi. Anehnya, kita menderita kerugian yang justru terus menerus dipelihara. Upaya susah payah untuk merintis bangunan kesarjanaan Indonesia sering runtuh seiring dengan kepergian sang tokoh. Setelah itu, kembali ke titik nol lagi. Merintis lagi. Ambruk lagi. Merintis lagi. Ambruk lagi. Dan seterusnya.

Sikap intelektual semacam itu tentu berlawanan dengan kemapanan tradisi keilmuan di negeri-negeri asing yang menyadari tradisi keilmuan dalam sanad atau mata rantai yang sinambung dengan pendahulunya. Dengan mudah, misalnya, kita bisa menelusuri akar—atau setidaknya jejak-jejak hubungan—Mazhab Frankfurt yang menancap dalam tradisi Kantian dan Hegelian. Atau misal lain ialah kisah teori-teori politik Harold Laswell yang banyak dipakai sebagai pijakan oleh sarjana-sarjana sesudahnya baik untuk disempurnakan atau digubah sedemikian rupa.

Setiap teori, betapapun abstraknya, tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia mengakar dalam lokus atau partikularitas tertentu. Manakala sebuah abstraksi teoritis dibawa berpindah ke seberang benua, sering dijumpai kesulitan untuk menerjemahkan dan menerapkannya dalam lokus dan partikularitas lain. Ini, misalnya, tercermin pada tahun 1976 saat Leonard Binder mengingatkan seorang petugas belajar dari Leknas bahwa ia boleh tinggal lima-enam tahun untuk meraih Ph.D, tapi mesti diingat ilmu-ilmu sosial di Amerika Serikat umumnya sesuai dengan masyarakat borjuis, sehingga belum tentu cocok dengan kenyataan masyarakat Indonesia. Terpulang pada sang petugas belajar untuk berlama-lama di AS atau mengambil ilmu secukupnya saja dan lekas pulang ke Indonesia.[2]

Maka, sebagai pembaca, saya tertarik untuk mendiskusikan isi buku ini dengan meminjam kelugasan judulnya: Pemikiran Agraria Bulaksumur; Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Nuansa semantiknya ialah suguhan akan sesuatu yang utuh-luas namun terbatas. Mengandaikan dan menegaskan bahwa Pemikiran Agraria Bulaksumur memang benar-benar sebentuk bangunan pemikiran yang ada dan nyata, hanya saja, lantaran bersifat awalan, cukuplah kali ini didekati melalui tiga begawan terkemuka.Terus terang, judul selugas ini bagi mahasiswa seperti saya terdengar seperti janji yang menyenangkan.

Setidaknya, bagi saya, judul itu seakan membisiki dua janji:

Janji pertama, “kamu tak perlu terlalu bersusah payah mengumpulkan serakan dokumen dan buku untuk berkenalan dengan tiga begawan, cukup baca buku ini. Selanjutnya terserah kamu.”

Buku ini berangkat dari keprihatinan akan miskinnya kajian pemikiran sarjana Indonesia oleh sarjana Indonesia sendiri. Selain lantaran hanya sedikit sarjana Indonesia yang berusaha membangun pemikirannya sendiri, kemiskinan kajian tersebut disebabkan ketiadaan peer-group di dunia kesarjanaan Indonesia. Sebab berikutnya adalah buruknya perpustakaan dan lembaga arsip di Indonesia, juga alasan bahwa tradisi riset di Indonesia masih didominasi riset terapan yang pada gilirannya tidak mempertanyakan ada-tidaknya kelemahan kerangka teori yang dipakai.

Siapapun yang membaca buku ini segera menangkap bahwa empat sebab tersebut disingkirkan jauh-jauh dalam proses kreatif tim penulis. Ketiga penulis buku yang tentu saja sarjana asli Indonesia ini mengulas pemikiran tiga begawan secara “ideologis”, kaya akan data, dan kritis. Kata ideologis di sini dipakai untuk menekankan kesepahaman dan  optimisme para penulis akan tujuan etis-normatif pemikiran dari tiga begawan. Lalu, data primer dan sekunder yang dihadirkan tak hanya padu, namun relatif lengkap, sehingga detail informasi dan analisis berharga banyak bertaburan dari halaman ke halaman. Sedang kata kritis mengacu pada upaya para penulis untuk memproblematisasi pemikiran ketiga begawan dalam historisitas disiplin ilmu masing-masing.

Dan saya senang mengetahui, misalnya, mengapa Pak Sartono menggagas dan mengerjakan secara serius pendekatan multidisipliner. Pendekatan itu ternyata berhubungan dengan ketajaman “politik pengetahuan” yang diturunkan dari etika ilmu untuk menghindari jeratan kekuasaan rezim Orde Baru.[3] Cerita mengenai Claude Levi-Strauss yang acap mengutip Karya Pak Masri (Kinship, Descent, and Alliance among the Karo Batak, 1966) dalam ceramah kuliahnya di Perancis juga mengagetkan.[4] Lalu, dalam ulasan pemikiran Pak Mubyarto, saya menjadi mengerti mengapa dan bagaimana “Polemik Ekonomi Pancasila” yang dimulai sejak akhir 1980 hingga sepanjang tahun 1981, sebuah polemik intelektual yang dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia belum tertandingi sampai hari ini.

Pendek kata, dengan membaca buku ini, siapapun—terlebih bagi mahasiswa pemula—akan segera mengenal peta kontestasi pemikiran keilmuan dan pengaruh konteks politik Indonesia yang disana baik Pak Sartono, Pak Masri, dan Pak Mubyarto terlibat di ranah teoritis sekaligus praksis.

Dengan demikian, janji pertama dari judul buku ini lunas sudah.

Janji kedua, kira-kira berbunyi, “bangunan Pemikiran Agraria Bulaksumur bisa dibaca di sini?” Janji yang kedua ini tentu lebih menarik lantaran berada dalam bayang-bayang Mazhab Bulaksumur yang sampai hari ini masih serupa bayangan.

Dalam pengantar ditanyakan, bagaimana bisa pemikiran ketiga begawan itu dijadikan bahan pemikiran Kajian Agraria, terutama jika yang dimaksud kajian utama dalam agraria adalah usaha-usaha yang dilakukan Sajogyo, Sediono M.P. Tjondronegoro, atau Gunawan Wiradi? Pertanyaan itu lantas dijawab bahwa studi agraria mencakup sub-sub persoalan, seperti sejarah agraria, kemiskinan pedesaan, reforma agraria, serta pembangunan pedesaan. Pada wilayah-wilayah itu, pemikiran ketiga begawan memiliki jejak panjang dan sumbangan epistemik yang penting bagi studi agraria di Indonesia. Ini tentu saja pernyataan kesarjanaan yang tepat.

Namun demikian, dalam hemat saya, buku ini lebih menekankan upaya penulisan biografi pemikiran ketimbang memusatkan perhatian pada kajian agraria. Andai judul buku ini diabaikan, kajian agraria akan dianggap sebagai salah satu bagian dari sketsa pemikiran ketiga begawan. Dengan kata lain, sebagai tiga serangkai biografi pemikiran, tentu saja buku ini berhasil, namun begitu ditarik secara spesifik dalam sub bab studi agraria, penjelasan dan analisisnya tak sekaya sub bab lainnya. Kajian agraria lebih tampil sebagai sebuah wilayah irisan. Sesuatu yang dalam hemat saya bisa juga dilihat di wilayah kajian selain kajian agraria.

Mestinya problem ini bisa dituntaskan kalau saja buku ini ditutup dengan tulisan epilog yang serancak tulisan pengantarnya. Saya membayangkan irisan-irisan ketiga begawan itu bisa dirumuskan dalam sejumlah postulat, entah itu menyangkut kajian agraria, atau sukur-sukur, saran-saran yang menjadi pertimbangan agar apa yang disebut Mazhab Bulaksumur menemukan wujud formatifnya. Bukan lagi bayangan yang membayang-bayangi.

Kalaupun itu disebut kekurangan, maka kekurangan itu tentu bukan semacam privelegiatum yang hanya dimiliki Mas Nashih, Mas Amien, dan Mas Tarli. Mestinya, anda juga.

Sekian. Semoga bermanfaat.

——-

Judul buku              : Pemikiran Agraria Bulaksumur; Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto.

Penulis                     : A. Nashih Lutfi, Amien Tohari, dan Tarli Nugroho

Penerbit                   : STPN Press, Jogjakarta dan Sajogyo Institute, Bogor

Cetakan                   : I, 2010

Halaman                 : xii + 325 halaman

 ——–

[1] Dinukil dari Tarli Nugroho, Dari Karsa ke Filsafat, dari Filsafat ke Ilmu. Pengantar buku Hidayat Nataatmaja, Melampaui Mitos dan Logos; Pemikiran ke Arah Ekonomi-Baru, Yogyakarta: Lanskap, hlm. xxx

[2] Dinukil dari M. A. Amien Rais, Krisis Ilmu-Ilmu Sosial, Pengantar buku A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh (ed.), Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga, Jakarta: PT. Djaya Pirusa, 1984. Amin Rais mengamati kebanyakan alumni Universitas di Amerika Serikat yang pulang ke Indonesia hanya melanjutkan saja kerangka berpikir yang dipelajari di AS tanpa peduli apakah dengan rujukan baku Amerika itu mereka dapat ikut memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia atau tidak. Amin Rais memakai istilah parrotism atau beo-isme untuk menyebut kecenderungan itu.

[3] Politik pengetahuan sebagai terjemah atau turunan etika ini nampaknya luput diulas dalam karya M. Nursam, Membuka Pintu bagi Masa Depan; Biografi Sartono Kartodirdjo, Jakarta: Penerbit Kompas, 2008.

[4] Kumpulan ceramah ini Levi Strauss lalu dibukukan dengan judul Paroles Donees, 1984 di Prancis dan kemudian diterbitkan dalam edisi Bahasa Inggris dengan judul Anthropology and Myth: Lectures 1951-1982

Lokalisasi Indonesia Di Kampung Saya

Hari-hari ini, tema nasionalisme barangkali terasa kian genting, tapi juga makin seksi. Orang-orang kampus kerap kerepotan—atau malah bergabung—dengan proyek “akhir sejarah”, “kampung global”, atau “gelombang ketiga”. Banyak aktivis kemanusiaan mengkhawatirkan maraknya kekerasan dan pemaksaan yang meruak di mana-mana. Para penganjur agama puyeng meladeni fundamentalisme agama. Sastrawan dan seniman banyak yang kembang-kempis menghidupi khazanah budaya. Dan semacamnya. Dan seterusnya. Semuanya menyimpan asumsi yang sama, betapapun kecilnya, Indonesia mungkin masih ada.

Maka, kemurungan sering jadi tempat harapan bisa dilahirkan. Kadang ia jadi tujuan, kadang jadi pembenaran. Sebutlah, kini, tengah terjadi banjir produk-produk luar negeri. Apa saja diimpor mulai gadget canggih Blackberry hingga barang sederhana macam peniti. Di sisi lain, yang dilanggengkan Pemerintah justru “ekspor” TKI. Di banyak tempat, gairah produksi seperti mati-kutu, sementara syahwat konsumsi justru terus terpacu. Dalam suasana selesu itu, pekik Industri rokok sebagai satu-satunya industri nasional yang menegakkan kedaulatan ekonomi jelas terdengar merdu.

Dan itulah yang membuat Pak Toha terhenyak sore itu. Pak Lurah tengah berpidato. Ia mengajak berdemonstrasi ke Senayan. Kata Pak Lurah, mereka yang memberangus rokok ialah antek kepentingan asing, yakni bisnis farmasi. Memberangus rokok dan tembakau sama artinya dengan menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ayo lawan Jakarta, ayo selamatkan Indonesia. Demikian kurang lebih isi orasi Pak Lurah yang juragan tembakau di depan warga-warganya yang petani dan buruh tembakau. Agitasi Pak Lurah nyatanya berhasil memantapkan hati orang macam Pak Toha. Dua hari berselang, ia ikut bergegas ke Jakarta, berunjuk rasa menentang RPP Tembakau bersama ribuan petani lainnya. Baginya kini, tembakau bukan hanya soal untung-rugi dan hidup-mati, tapi juga harga diri.

Melalui tulisan ini, saya hendak berbagi refleksi. Melihat Indonesia dari kampung, sungguh mengasyikkan. Kisah  kekagetan Pak Toha jelas sesuatu yang mewah. Di kampung saya dan sepanjang lekuk lereng Sumbing-Sindoro di kawasan Temanggung, seperti halnya pasokan elpiji, nasionalisme adalah barang langka. Saya lantas bertanya, benarkah di kampung ini orang-orang masih punya Indonesia?

Saya menggunakan kata kampung karena nuansa semantiknya. Ia terasa lebih leluasa daripada, misal, kata nagari atau desa. Kata kampung jauh dari kesan birokratis. Ia lebih berkaitan dengan kolektivitas. Pendek kata, kampung mengandung makna yang bukan hanya aku dan kau, tapi juga kita. Lantas, bagi saya, menatap Indonesia dari kampung-kampungnya ialah menyaksikan aneka gejolak dan permai panorama.

Membincangkan nasionalisme boleh jadi terlampau elit. Bagaimana tidak elit, jika di tengah hidup yang sudah serba sulit, orang masih sempat bicara perkara-perkara di langit. Untunglah, saya punya tetangga yang seorang veteran zaman revolusi. Ia punya rumusan, “Indonesia itu ibarat hajatan besar. Yang punya hajat itu rakyat, pemerintah itu panitianya.”

“Sayangnya,” ia melanjutkan, “mereka yang jadi panitia Indonesia sudah terlalu lama merampas apa saja dalam hajatan besar ini. Yang mestinya dilayani, justru jadi pelayan. Coba kamu pikir,” ujarnya setengah bercanda-setengah serius, “sekarang ini yang ngurusi hajatan malah merasa pemilik tunggal hajatan ini. Makan-makan sendiri, ongkang-ongkang sendiri, dan kemudian malah buang hajat di muka rakyat sang pemilik hajat sejati!”

Saya tertawa getir. Ungkapan-ungkapan itu memperlihatkan akurasi dan presisi. Pada masa-masa sebelum era reformasi, Indonesia yang hadir di kampung saya adalah penyeragaman paksa. Apa saja yang diatasnamakan Indonesia terlalu lama perkasa untuk menentukan segalanya. Semuanya seolah sudah dipikirkan pemerintah, mulai bibit dan komoditas yang harus ditanam, pupuk dan pestisida yang wajib digunakan, organisasi yang harus diikuti, hingga soal cat dinding yang semuanya nyaris kuning. Indonesia lantas jadi identik dengan pemerintah itu sendiri—yang punya kuasa atas bedil. Salah satu akibatnya, Indonesia jadi susah dibedakan dari Jakarta. Sisa-sisa jaman itu bukan hanya masih membekas, bahkan mengakar.

Menafsir Balik Indonesia

Jika budaya ialah rumah pikir bagi penghuninya, budaya Indonesia di kampung saya boleh jadi memang ada meski tidak sepenuhnya. Pada paruh 1980-an, Budayawan Emha Ainun Nadjib memperkenalkan konsepsi “Indonesia bagian penting dari desa saya”. Ia melihat Indonesia mewujud dalam sejumlah perilaku orang-orang di desanya. Itu terlihat dari, misalnya, ritus dan narasi keseharian orang desa yang muncul setelah Indonesia ada—betapapun ada atau ketiadaan Indonesia tidak berhubungan secara langsung dengan nasib hidup mereka. Konsepsi ini, betapapun ketepatannya mudah dipahami secara logis, namun masih perlu diperiksa secara lebih empiris.

Maka, sekurang-kurangnya, kalau memang budaya Indonesia ada, ia mesti bisa diperiksa melalui tiga perkara: material, perilaku, dan gagasan.

Mari mulai dari yang pertama. Di pertigaan dekat Pasar Wage, ada tugu tanpa nama. Tugu itu menyerupai Monas alias Monumen Nasional. Tentu saja itu Monas palsu karena hanya setinggi lima belas meter, dan menggunakan pucuk emas yang palsu pula. Dan lagi, ini yang penting, tugu itu tidak di Jakarta. Toh, secara simbolik ia menyiratkan memang ada Indonesia di kampung saya. Orang-orang membutuhkannya bukan untuk mengelap-elap nasionalisme, tapi sebagai alat agar kendaraan yang lalu lalang bisa berputar melintas tanpa harus bertubrukan. Bukankah ini sesuatu yang lumayan?

Budaya material Indonesia yang lain ialah apa yang bisa dilihat dari media. Musik pop, sinetron, atau film juga sudah jadi tontonan di ruang keluarga. Namun, sekali lagi, di sisi ini, Indonesia susah dibedakan dari Jakarta. Saya masih ingat sinetron Si Doel Anak Sekolahan selalu ditonton tetangga-tetangga saya. Ibu-ibu suka kumis Rano Karno, Bapak-bapak kangen  paras Cornelia Agatha. Mereka jadi tahu ada kata elu dan gue yang lebih mentereng ketimbang kamu dan aku, apalagi inyong dan kowe. Tapi, mereka sering kesal kenapa Basuki, Pak Bendot, dan Nunung tak kunjung jadi orang sukses. Ketiganya cermin orang kampung yang nasibnya selalu kalah dalam persaingan bernama Jakarta. Dan kesan itu kian tabal dalam sinetron-sinetron masa kini, profesi paling sukses orang kampung dalam sinetron ialah pembantu.

Wajar saja jika kemudian orang-orang di kampung saya susah memahami tatkala kampung mereka masuk berita televisi. Tiap kali media nasional meliput kawasan Lereng Sumbing Sindoro ini, jarang ada kabar baik. Masuk televisi memang menyenangkan, tapi juga menjengkelkan. Belakangan, tiap kali ada yang pulang sehabis bepergian jauh, selalu saja terdengar gerutu. Orang luar daerah mengasosiasikan Temanggung sebagai kawasan yang dihuni banyak teroris, ahli bikin bom, dan perusak rumah ibadah. Warga Temanggung masih ingat bagaimana perburuan teroris yang disangka Nurdin M Top direproduksi besar-besaran sebagai pengalihan isu di tingkat nasional. Termasuk pula ketika pengebom JW Marriott dicurigai berasal dari kampung saya. Lalu, insiden perusakan gereja dan Sekolah Kristen diutak-atik menjadi santapan nasional. Di semua kasus itu, Temanggung hanya menjadi latar sekaligus korban. Temanggung menjadi tumbal.

Budaya Indonesia dalam perilaku, juga gampang ditemukan. Seperti jamak terjadi di mana-mana, kampung saya juga punya rutinitas tahunan tujuhbelasan. Namun itu terlalu membosankan untuk diceritakan. Warga kampung saya juga selalu ikut pemilu, mengurus KTP, SIM, dan Surat Nikah. Namun, yang segera muncul ialah kesan yang menjengkelkan juga. Bayar pajak, bayar listrik, polisi yang suka main tilang, pasar yang ter(di)bakar, pemilu yang sandiwara, dan korupsi yang merajalela! Nyaris tak ada yang menggembirakan tiap kali gagasan bernama Indonesia dikerjakan—kecuali dalam hal bulu tangkis dan sepakbola.

Bagaimana dengan gagasan nasional? tentu saja ada. Warga kampung saya relatih patuh pada aturan pemerintah. Program-program pemerintah relatif tak ada masalah. Misal saja, anak-anak rajin pergi ke sekolah. Tapi tetap saja menjengkelkan. Kurikulum sekolah membuat siswa tahu ada aspal melimpah di Buton, tapi lupa bahwa kopi sangat bagus ditanam di sini. Tahu ada pahlawan bernama Pangeran Antasari, namun justru asing dengan tokoh Bambu Runcing bernama Kyai Subkhi.

Memang pada dasarnya, kampung saya terlalu kecil untuk dihitung dalam kalkulasi elit nasional, tapi juga tak bisa diabaikan karena terlanjur ada dalam teritori Indoneisa. Meski Indonesia jadi penting-tak penting, saya justru menangkap gelagat yang tak biasa. Jangan-jangan dari sekian banyak gejala, yang terjadi adalah arus balik peristiwa.

Trisula sumpah pemuda membenarkan dugaan saya. Mengukur ada tidaknya sebuah nasion bisa dilihat dari kenyataan tanah air, bangsa, dan bahasa. Pokok pertama berkaitan dengan pemilikan dan pengolahan sumber-sumber daya alam. Dalam bahasa Marxis, yang entah kenapa jadi mentereng,  yakni penguasaan atas “alat-alat produksi”. Toh, masih banyak petani menggarap sawahnya dengan sepenuh hati dan mulai berpikir untuk tidak bergantung pada tembakau belaka. Pemerintah pusat sampai daerah boleh jadi lama tak peduli dengan nasib dan ketergantungan petani tembakau pada sistem rente, tapi toh orang macam Pak Toha berangkat demo juga ke Jakarta. Ia mungkin tak tahu kalau Kolonial Belanda lah yang mengenalkan orang Lereng Sumbing Sindoro dengan Tembakau. Bukan soal apakah orang-orang macam Pak Toha terus menerus digencet bisnis pertanian yang tak adil, nyatanya ia justru berangkat ke Jakarta karena merasa punya tanggung jawab nasional.

Pokok yang kedua, kebangsaan, berkaitan dengan kemauan untuk hidup bersama dengan sesama manusia. Mau beda agama, beda partai, beda etnis, sepanjang masih manusia maka engkau ialah saudara. Terorisme, kekerasan atas nama agama, beserta konstruksi media nasional atasnya, memang menjadikan lereng Sumbing Sindoro jadi terasing. Namun, toh, tiap tahun, air suci dalam peringatan Waisak di Borobudur tetap diambil dan diarak dari mata air Jumprit yang jernih di kampung saya. Toh, banyak orang Nasrani tetap menyediakan penganan dan jamuan yang lezat-lezat saat lebaran. Toh, Biara Pertapaan Cisterciensis Santa Maria—yang dibangun Ordo Trappist sejak setengah abad lalu—masih bisa bergandeng mesra dengan berbagai pemeluk agama di Kampung Rowoseneng.

Sedang pokok ketiga, bahasa, berkaitan dengan nyaman-tidaknya bahasa Indonesia sebagai pengantara. Di sini, bahasa ini masih dihormati, meski seringkali dengan caranya sendiri. Dalam acara kenduri, misalnya, Bahasa Indonesia sudah jadi bahasa resmi dan berwibawa. Ibu saya yang berjualan alat tulis di Pasar Wage malah sering berceritera. Banyak pelanggan memesan barang lewat sms dengan Bahasa Indonesia yang menakjubkan.  Salah satunya, “Bu Amah..pesen beli buku tulis anak saya tiga… Reganya pira?”

Lalu, secara perlahan nampak nyata di mata, kampung mulai mengambil kembali tafsir atas Indonesia. Meski sudah sedemikian lama jadi obyek, secara perlahan orang-orang di kampung saya, sadar tak sadar, beranjak jadi subyek. Indonesia mungkin sudah terlalu lama dianggap sama dengan Jakarta. Daerah dan lokal dianggap bawahan, pusat dan nasional ialah atasan. Namun rasakanlah, yang nasional perlahan dilokalisasikan dalam ruang-ruang kampung.

Begitulah, meski kata lokalisasi selama ini lengket dengan dunia prostitusi, tapi lokalisasi Indonesia di kampung saya jauh lebih menggairahkan. Lokalisasi jenis ini boleh jadi berfaedah untuk menasionalisasi kembali gairah dan kekayaan yang lama hilang entah ke mana. Di situ pula saya merasa adem. Nasionalisme Indonesia di Kampung saya lalu muncul secara biasa-biasa saja. Ia tidak terperosok dalam ratapan, tapi juga tidak melangit dalam bualan angan-angan.

Lalu saya bilang pada Pak Toha, sekembalinya ia dari Jakarta. “Pak, apa anda tahu kalau yang bawa tembakau ke Temanggung justru Belanda?” saya menggodanya. “Jangan-jangan, dengan anda demo ke Jakarta, anda justru ikut membela dan mempertahankan penjajahan? Anda, toh,  tetap miskin sampai sekarang.”

Dan dengan entengnya, laki-laki paruh baya tamatan SD itu menjawab. “Ndak urusan. Ke Jakarta, tinggal pergi, sudah ada yang bayari. Besok-besok, inyong mau nanam padi atau vanili saja. Justru kamu yang rugi ndak ikut ke Jakarta.”

“Lho kok bisa?” saya balik tertohok.

“Ternyata Jakarta meniru kita. Tugu di dekat pasar itu juga di bangun di sana. Tapi yang di sana lebih besar, bisa dimasuki dan ada lift-nya. Ternyata benar kata Mbah Kyai Zaka, usia kampung kita jauh lebih tua daripada Indonesia.”

Saya terpana. Kalimat Pak Toha mungkin keliru, tapi itu terdengar sebagai tafsir yang rileks dan gagah, dan, karenanya jadi susah dibantah.

Membaca Pranata Mangsa

JAUH sebelum Hindu menjamah Nusantara, nenek moyang kita telah berhasil mengembangkan suatu teknik penanggalan dalam dunia pertanian. Teknik itu bernama Pranata Mangsa yang berarti Pedoman Musim. Diwariskan dari generasi ke generasi secara oral, diperkirakan teknik ini sudah berusia dua milenium. Baru pada 1856, Sri Susuhunan Pakubuwana VII mengodifikasikan secara rapi teknik tradisional ini dalam sebuah buku. Judulnya tegas: Pranata Mangsa.

Pranata Mangsa tergolong penemuan brilian. Kompleksitasnya tak kalah bobot dari sistem penanggalan yang ditemukan bangsa Mesir Kuno, China, Maya, dan Burma. Lebih-lebih jika dibandingkan dengan model Farming Almanac ala Amerika, Pranata Mangsa jauh lebih maju. Di dalam Pranata Mangsa, tulis Daldjoeni, terdapat pertalian yang mengagumkan antara aspek-aspeknya yang bersifat kosmografis, bioklimatologis yang mendasari kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-budaya masyarakat…Pranata Mangsa mencerminkan ontologi menurut konsepsi Jawa serta akhetip alam pikiran Jawa yang dilukiskan dalam berbagai lambang yang berupa watak-watak Mangsa dalam peristilahan kosmologis yang mencerminkan harmoni antara manusia, kosmos, dan realitas (Penanggalan Pertanian Jawa Pranata Mangsa, tanpa tahun, halaman 5-6).

Buku yang ditulis Sindhunata ini adalah refleksi yang menarasikan Pranata Mangsa sebagai sebuah kekayaan tak terpermanai dalam khazanah agrikultur Nusantara. Buku ini sangat berwarna karena digenapi dengan aneka lukisan tematik dan kisah-kisah rakyat yang hidup dalam masyarakat agraris.

Siklus Penanggalan

Dalam siklus satu tahun (365 hari), terdapat 12 mangsa dengan simbol berbeda-beda. Dua belas mangsa itu adalah: Kasa (bintang Sapigumarah), Karo (Tagih), Katelu (Lumbung), Kapat (Jarandawuk), Kalima (Banyakangkrem), Kanem (Gotongmayit), Kapitu (Bimasekti), Kawolu (Wulanjarangurum), Kasanga (Wuluh), Kasapuluh (Waluku), Dhesta (Lumbung), dan Saddha (Tagih).

Letak masing-masing mangsa bisa diketahui dengan membagi satu tahun dalam empat mangsa utama, yakni: mangsa terang (82 hari), semplah (99 hari), udan (86 hari), dan pengarep-arep (98 hari).

Terdapat pula empat mangsa utama lain yang simetris dengan pembagian ini: mangsa katiga (88 hari), labuh (95 hari), rendheng (94 hari), mareng (88 hari).

Nama tiap mangsa sesungguhnya dibuat berdasarkan watak masing-masing. Watak mangsa Kawolu, misalnya, yang berbunyi anjrah jroning kayun (sesuatu yang merebak dalam kehendak). Pada mangsa ini kondisi meteorologis sinar matahari 67%, lengas udara 80 %, dan curah hujan 371,8 mm. Kucing-kucing memasuki musim kawin. Hujan yang turun membasahi bumi menjadi tabungan pengairan kelak saat kemarau.

Sementara mangsa Saddha dengan watak tirta sah saking sasana (air lenyap dari tempatnya) menandai kedatangan musim kemarau. Bahkan, tiap mangsa juga memiliki dewa masing-masing. Nama-nama dewa seperti Wisnu, Sambu, Rudra, Yomo, Metri, hingga Gana menjadi tanda bahwa tiap mangsa memiliki pola kehidupan, kekuasaan, dan wewenang yang berbeda.

Pranata Mangsa menjadi pedoman bagi petani dalam mengolah tanaman. Mulai pilihan jenis tanaman yang sesuai, hingga patokan periode menanam, membajak sawah, sampai memanen. Misalnya saat mangsa Katiga, ketika pohon bambu, gadung, temu, dan kunyit sedang tumbuh, pada masa inilah tanaman palawija mulai dipetik. Contoh lainnya, waktu yang baik untuk menanam padi dimulai adalah pada mangsa Kapitu, bersamaan dengan turun air hujan.

Periode-periode musim itu secara teratur mengalami perulangan setiap tahun. Dengan mengamati kemunculan rasi-rasi bintang yang berubah dari waktu ke waktu, petani memiliki patokan untuk menentukan awal dan akhir dari sebuah mangsa. Panjang bayangan pada siang hari juga menjadi patokan. Petani bahkan mesti peka merasakan arah desir dan gerakan angin karena udara juga mengalami penyesuaian terhadap perjalanan matahari sepanjang tahun.

Dengan demikian, Pranata Mangsa pada dasarnya bukanlah mitos atau takhayul. Ia justru merupakan abstraksi ilmiah karena disusun berdasar pengamatan yang seksama terhadap watak dan perilaku alam (empiris).

Bukti penghitungan ilmiah itu terlihat dalam penentuan permulaan mangsa Kasa yang terjadi pada saat matahari berada di zenith garis balik utara Bumi (tropic of Cancer, 22 Juni). Sementara mangsa Kapitu dimulai pada 22 Desember saat matahari ada di zenith garis balik selatan bumi (tropic of capricorn).

Kedaulatan Agrikultur

Dengan Pranata Mangsa, dunia pertanian di Jawa pernah mengalami kemajuan pesat. Kesejahteraan meningkat sehingga dunia kesenian pun bergairah. Banyak bentuk kesenian yang sangat berkaitan dengan pertanian seperti, Wiwit, yakni upacara tradisi yang menandai dimulai panen padi hingga Merti Bumi atau bersih desa yang disertai dengan seni Gejog Lesung. Pagelaran Wayang juga banyak menampilkan legenda-legenda seperti Dewi Sri dan Saddana. Bahkan, Pranata Mangsa juga sangat menopang kebesaran kerajan Mataram Lama, Pajang, dan Mataram Islam. Tak hanya untuk bertani, Pranata Mangsa juga menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan perdagangan, pemerintahan, dan bahkan militer.

Pranata Mangsa pada dasarnya merefleksikan sikap hidup petani yang manyatu dengan alam (manunggal atau nyawiji). Alam bukanlah lawan yang harus ditaklukkan, bukan pula objek garapan yang diperas habis-habisan, juga bukan barang mati yang bisa diperlakukan sesuka hati. Alam tak lain adalah teman yang dicintai. Sikap hidup menyatu dengan alam itu membuat petani memahami watak dan perilaku alam. Kegembiraan alam adalah kegembiraan manusia. Kesedihannya adalah kesedihan manusia juga. Demikian pula sebaliknya.

Saya pernah belajar dari Mbah Slamet dan Mbah Murdjiyo, dua sosok petani organik yang masih menghayati Pranata Mangsa dalam aktivitas pertanian mereka. Keduanya sama-sama mengeluh bahwa Pranata Mangsa semakin ditinggalkan bukan hanya lantaran kecenderungan mekanistis di kalangan petani sekarang, namun juga pemanasan global yang membuat iklim dan cuaca jadi tak menentu.

Generasi petani sekarang barangkali sudah sangat asing dengan Pranata Mangsa. Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, pudarnya Pranata Mangsa di kalangan petani menandakan betapa kodrat agrikultur bangsa ini sudah kian tergerogoti. Yang dimaksud agrikultur bukan sekadar bercocok-tanam, melainkan keseluruhan sikap mental, pendirian jiwa, pandangan hidup, dan tata laksana yang terpateri dalam keseharian petani.

Dalam ancaman global warming, Pranata Mangsa memang kian kehilangan relevansi. Biar bagaimanapun, Pranata Mangsa menandakan bahwa bangsa ini pernah berdaulat secara agrikultur. Agaknya kedaulatan semacam inilah yang mestinya menghidupi kembali dalam masa depan agraris bangsa ini.

Judul : Ana Dina Ana Upa, Pranata Mangsa
Penulis : Sindhunata
Penerbit : Bentara Budaya, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, 2008
Tebal : 162 halaman
Suara Merdeka, 05-10-2008